Muratara – Aktivis di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, mengkritik kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan infrastruktur lainnya.(15/2/2016)
Salah satu aktivis menyatakan bahwa tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pembangunan SPPG dan Kantor Koperasi Merah Putih di desa-desa di Musi Rawas Utara menunjukkan kurangnya keterbukaan dalam penggunaan dana negara.
“Semua program presiden diduga menjadi ajang korupsi para oknum yang mendapat proyek tersebut. Semua ini dapat dibuktikan dengan tidak ada keterbukaan dalam pembangunan proyek tersebut,” kata aktivis tersebut.
Keterbukaan informasi proyek sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mencegah penyimpangan dan korupsi.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan dalam rekrutmen karyawan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Muazzim menemukan bahwa salah satu SPPG memiliki 47 karyawan yang merupakan keluarga pemilik, termasuk anak, menantu, besan, dan famili.
Temuan ini menunjukkan lemahnya pengawasan dalam rekrutmen tenaga kerja di SPPG. Muazzim menekankan bahwa pekerjaan di dapur MBG bukan hanya memasak, tapi juga harus menjaga standar keamanan pangan. Oleh karena itu, ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat aturan seleksi dan memastikan rekrutmen berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan keluarga ยน.
Muazzim juga mengkritisi adanya pengusaha yang mengendalikan beberapa SPPG sekaligus, sehingga mengurangi kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Ia meminta seleksi yang lebih ketat untuk mencegah monopoli SPPG oleh segelintir pihak.
(Redaksi)